Scroll untuk baca artikel
banner 325x300
Example 970x250
Teknologi

Jelang Pemilu, TikTok Komitmen Jaga Integritas Platformnya

×

Jelang Pemilu, TikTok Komitmen Jaga Integritas Platformnya

Share this article
TikTok Pemilu
Example 468x60

INDOPENA.COM – Jelang Pemilu 2024, TikTok berkomitmen menjaga integritas dan netralitas platformnya dengan melakukan serangkaian kegiatan proaktif untuk memastikan platform dan pengguna terhindar dari bahaya misinformasi.

Melanjutkan upaya proaktifnya, TikTok menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatasi misinformasi dengan menyediakan akses informasi yang kredibel dan otoritatif tentang Pemilu 2024 kepada pengguna dan masyarakat Indonesia. KPU menilai bahwa pilihan metode dan media merupakan strategi penting dalam menyampaikan pesan kepemiluan yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis.

Example 300x600

Ketua KPU Hasyim Asy’ari berharap TikTok, sebagai salah satu platform hiburan digital terpopuler di Indonesia, dapat menjadi penyaring dan penerang, serta mencegah penyebaran disinformasi, hoaks, atau fitnah, terutama terkait konten kepemiluan. Menyambut baik harapan KPU, Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Faris Mufid menyatakan TikTok Indonesia akan mengambil tindakan tegas terhadap konten yang melanggar Panduan Komunitas, termasuk menghapus akun yang melakukan pelanggaran.

“Menjelang pemilu, TikTok terus menegakkan peraturan yang ketat terhadap misinformasi pemilu serta operasi yang bertujuan untuk menyebarkan pengaruh. Untuk mewujudkan komitmen ini, kami bekerja sama dengan sejumlah institusi dan organisasi yang fokus menjaga dan memantau pelaksanaan demokrasi dan Pemilu di Indonesia, antara lain Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo),” ujar Faris dalam keterangan tertulis, Selasa (2/1).

Faris juga menyampaikan bahwa TikTok telah menerapkan aturan khusus untuk akun pemerintah, politikus, dan partai politik (government, politician and political party accounts/GPPPA). TikTok melarang akun tersebut untuk melakukan promosi kampanye politik melalui fitur iklan di platformnya. Sejumlah fitur TikTok juga akan dibatasi, termasuk akses ke fitur monetisasi TikTok seperti gift dan tip. Pun demikian, Faris menjelaskan bahwa TikTok tidak melarang akun GPPPA yang ingin mengunggah konten untuk keperluan public announcement atau penyuluhan publik. Syaratnya, Faris menekankan akun GPPPA terkait diwajibkan untuk bekerja sama atau berkoordinasi dengan perwakilan TikTok. “Kalau iklan (politik), kita memang melarang. Namun, kalau konten sepanjang itu tidak melanggar panduan komunitas, silakan,” tutup Faris.