Scroll untuk baca artikel
banner 325x300
Example 970x250
Internasional

Kembankan Kapasitas SDM Perlu Kerja Sama Internasional

×

Kembankan Kapasitas SDM Perlu Kerja Sama Internasional

Share this article
Kerja Sama Internasional
Example 468x60

Indonesia sebagai negara yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta perlu kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan transfer teknologi dengan berbagai negara. Kerja sama internasional harus bersifat inklusif dengan mempertimbangkan perbedaan perkembangan teknologi.

Sebagaimana disampaikan Intan Perwitasari dari Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, dalam paparan laporan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam kontribusinya pada organisasi internasional. Kegiatan tersebut masih dalam rangkaian penyelenggaraan Seminar Pengembangan Kebijakan dan Layanan Publik di Kantor BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Rabu (20/12).

Example 300x600

Intan Perwitasari menginformasikan tentang kontribusi BRIN dalam kegiatan Indonesian Space Agency (INASA). Ia mengawali dengan menyampaikan isu strategis keantariksaan yang terus berkembang sejalan kemajuan dan intensitas kegiatan keantariksaan secara domestik, regional, dan global. Hal ini berimplikasi pada lingkup kegiatan INASA yang terus bertambah.

Untuk menguraikan keterlibatan tersebut, Intan menjelaskan bahwa Indonesia telah berpartisipasi dalam flora dan organisasi internasional di bawah perserikatan bangsa-bangsa, di antaranya penggunaan antariksa untuk maksud damai (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space –UN COPUOS). Manfaat sebagai anggota ikut serta dalam pembahasan isu keantariksaan dan merumuskan rancangan perjanjian internasional keantariksaan.

Selain itu lanjut Intan, Indonesia juga turut serta dalam Centre for Space Science and Technology Education in Asia Pacific (CSSTEAP) – India, Regional Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (RCSSTEAP) – China, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), dan Regional Space Applications Programme for Sustainable Development (RESAP).

Sementara itu, Peneliti dari Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi Totti Tjiptosumirat menginformasikan Keputusan KaBRIN nomor 54/I/HK/2023 tentang Secretariat of International Nuclear Agency Indonesia (INuA Indonesia). Dijelaskannya, INuA merupakan organisasi yang mengoordinasikan kerja sama dalam hal ketenaganukliran.

Diungkapkannya, luasnya bidang atau tema program yang dinaungi ketenaganukliran merupakan kesempatan bagi bidang lain memanfaatkan program ketenaganukliran. Lingkup kegiatan yang menjadi objek layanan INuA adalah koordinasi, pengembangan SDM, dan peningkatan infrastruktur. Untuk mendorongnya, maka perlu memanfaatkan semaksimal mungkin keanggotaan pada organisasi internasional.

Menurutnya, BRIN juga perlu melibatkan lebih banyak stakeholders nasional yang terlibat. Selain itu, perlu sinkronisasi kegiatan internal lembaga dengan lembaga Internasional, juga memanfaatkan keanggotaan untuk pencapaian pembangunan nasional.

Wahyu Widodo Pandoe dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika mewakili Intergovernmental Ocenographyc Commission (IOC) menyampaikan keterlibatan Indonesia dalam UNESCO. Wahyu menjelaskan bahwa kegiatan IOC diarahkan untuk menuntaskan misi yang didistribusikan dalam fungsi – fungsi Ocean Research, yaitu iklim, riset regional, dan dukungan untuk riset-riset kelautan. Selanjutnya fungsi Early warning dan layanan umum, khususnya dalam bidang penelitian atau kerekayasaan. Selanjutnya fungsi pengkajian/informasi untuk kebijakan, Sustainable management dan governance, serta Capacity development.

Paparan selanjutnya oleh Maman Turjaman dari PR Mikrobiologi Terapan, terkait focal point Komite pelaksana Program Man and The Biosfer (MAB) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Indonesia.

Ia menjelaskan Cagar Biosfer (“konsep MAB-UNESCO”) yang merupakan pengelolaan kawasan untuk menyelaraskan kepentingan konservasi, pengembangan keanekaragaman hayati dan budaya, pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan, serta dukungan logistik pengembangan IPTEK dan Inovasi, pendidikan, juga monitoring dan evaluasi. Diungkapkannya, sampai dengan tahun 2023 cagar biosfer di Indonesia ada 20 lokasi di berbagai daerah di Indonesia.

Ia juga menjelaskan program MAB yang berperan sebagai koordinator dan penghubung antar cagar biosfer di seluruh Indonesia. Maman juga menginformasikan salah satu isu penting dalam pengelolaan CB di Indonesia adalah upaya untuk membuat CB mandiri tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Paparan selanjutnya oleh Ali Rahmat dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air terkait Indonesian National Committee for Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) – UNESCO. Ia menyampaikan IHP yang menitikberatkan pada penelitian, pengelolaan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas di bidang sumber daya air.

”Komite Nasional Indonesia untuk IHP-UNESCO berfungsi sebagai lembaga lintas sektor dan multi pemangku kepentingan yang melibatkan ilmuwan, lembaga pemerintah, pengelola sumber daya air, organisasi profesi, dan masyarakat sipil,” ujarnya.

Laporan berikutnya disampaikan Brian Pratistha dari Deputi Kebijakan Pembangunan terkait Focal point Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) dan Asia-Pacific Economic Cooperation Policy Partnership on Science, Technology, and Innovation (APEC PPSTI). Ia menginformasikan bahwa BRIN dalam IPEF masuk pada pilar supply chain, serta clean economy dan fair economy dalam susunan tim negosiasi pemerintah RI untuk Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity mulai tahun 2022.

Ia memberi masukan, pasca penandatanganan IPEF, BRIN perlu penyiapan infrastruktur kelembagaan dan treatment ratifikasi dalam bentuk regulasi (perpres atau non perpres), penetapan daftar critical dan key goods, serta penunjukan wakil pemerintah, pekerja, dan bisnis di relevant supply chain body.

Brian juga menyampaikan tentang Asia-Pacific Economic Cooperation Policy Partnership on Science, Technology, and Innovation ( APEC PPSTI) yang merupakan inisiasi yang didirikan dalam kerangka kerja APEC. Ini bertujuan untuk mendorong kerja sama di antara negara-negara anggota APEC dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi